Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Mustafa Kamal Hamka melantik secara langsung jajaran Kepengurusan ASDEKI DKI Jakarta Masa Bhakti 2024-2029 yang di Nahkodai Abdul Yacub.

Pelantikan itu juga dalam rangkaian kegiatan ASDEKI Day sekaligus memperingati 18 Tahun eksistensi asosiasi tersebut, yang dilaksanakan di kawasan Harapan Indah Bekasi Jawa Barat pada Kamis (11/9/2025).

Pada rangkaian ASDEKI Day itu juga dilakukan launching PORTIFY Flatform, dan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke II ASDEKI Tahun 2025 yang turut dihadiri Dewan Pembina ASDEKI Sungkono Ali, sekaligus Pelantikan Pengurus DPW ASDEKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP ASDEKI, Mustafa Kamal Hamka berkomitmen membangun ekosistem yang lebih baik dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam digitalisasi layanan logistik.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan peluncuran digital platform Portify atas kerjasama ASDEKI dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT), dan pemberian penghargaan atau apresiasi kepada orang-orang atau pihak-pihak yang telah berjasama selama perjalanan ASDEKI yakni; Sungkono Ali (Ketua KADIN Jakarta Utara), Trismawan Sanjaya (Sekjen DPP ALFI), Muslan AR dan Suhermanto (Pendiri ASDEKI), dan Isa Sopian (Pegiat Depo) dan Dirut Pelindo Arif Suhartono.

“Kami ingin terus berbenah, dan mewujudkan ekosistem logistik yang semakin baik,” ucap Kamal.

Turut hadir pada acara itu, Wakil Dirut PT JICT Budi Cahyono, Dirut PT Terminal Teluk Lamong (TTL) David P Sirait, dan Direktur New Priok Container Terminal One (NPCT-1) Rino Wisnu Putro, serta yang mewakili Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok.

Selain itu, dihadiri Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan,Ketua Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) Aris Hartoyo, dan Bendahara INSA Jaya Sunarno.

Juga dihadiri mantan Ketum ASDEKI Muslan AR, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Riyanto. Selain itu, yang mewakili Pengurus Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Ratna, serta yang mewakili Pengurus Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI).

Kemudian, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI), Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo), dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta para pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok maupun tamu undangan lainnya.Dalam sambutannya, Dirut PT JICT, Budi Cahyono mengatakan, berkaitan dengan digitalisasi, JICT telah memulainya sejak 2001 yang dimulai dengan terminal operating system yang kemudian bertransformasi ke NGen System, yakni digitaliasi di operasional, billing maupun gate.

Dalam sambutannya, Dirut PT JICT, Budi Cahyono mengatakan, berkaitan dengan digitalisasi, JICT telah memulainya sejak 2001 yang dimulai dengan terminal operating system yang kemudian bertransformasi ke NGen System, yakni digitaliasi di operasional, billing maupun gate.

“Kini setelah digitaliasi, melakukan trannsaksi di JICT perlu tidak perlu membawa uang cash,semuanya sudah dilayani secara digital, ” ucapnya.

Budi menegaskan, JICT selalu terbuka menjalin kerjasama dengan pihak-pihak manapun demi memajukan ekosistem logistik nasional.

Moratorium Usaha Depo

Sedangkan dalam Rakernas ASDEKI 2025 juga terungkap, bahwa hingga kini terdapat sejumlah persoalan yang dibahas dalam Rakernas itu antara lain; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Struktur, Tarif dan Golongan Usaha Jasa Terkait di Perairan.

Rakernas tersebut juga membahas soal penjajakan pembukaan DPW ASDEKI di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat. Selain itu, mengenai aturan-aturan organisasi yang akan disusun lebih komprehensif dalam rangka menjalankan kepengurusan ASDEKI yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

ASDEKI Juga mengusulkan adanya moratorium kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk jumlah usaha depo petikemas, dengan usulan perlunya rekomendasi dari DPP dan DPW ASDEKI sebelum pembentukan depo baru sehingga perizinan depo petikemas lebih tertib.

“Perizinan usaha saat ini sudah melalui online single submission atau OSS. Nanti kita akan mencarikan solusi bagaimana membenahi perizinan depo agar sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya,” ujar Sekjen DPP ASDEKI Surya Dharma.

Para anggota ASDEKI lainnya juga mengusulkan perlunya standard pelayanan minimum untuk depo petikemas melalui digitalisasi layanan